Profil

LATAR BELAKANG

Untuk menjaga kompetensi SDM yang terkait dengan pelaksanaan tugas Majelis Ulama Indonesia sebagai khadimul ummah, maka MUI memandang perlu untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi P2 di bawah MUI yang merupakan gabungan dari LSP LPPOM MUI yang membidangi penjaminan produk halal dan LSP DSN MUI yang membidangi ekonomi syariah. Pembinaan dan pengembangan profesi auditor halal, penyelia halal dan pengawas syariah akan meningkatkan pengabdian profesi tersebut dalam jaminan produk halal juga pengawasan keuangan dan bisnis syariah di Indonesia, di samping juga bermanfaat bagi MUI dan perusahaan serta tenaga kerja yang bersangkutan.

Lembaga Sertifikasi Profesi MUI, disingkat LSP MUI adalah Lembaga Sertifikasi yang bersifat independen dan profesional di dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi serta menjadi rujukan profesionalisme bagi tenaga kerja dalam lingkup industri halal juga pengawasan syariah.

Lembaga ini bertugas mengembangkan Standar Kompetensi, menetapkan Skema Sertifikasi Kompetensi dan Tempat Uji Kompetensi di bidang penjaminan produk halal dan ekonomi syariah. Memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

LSP MUI melaksanakan kegiatan sesuai fungsi dan tugas yang ditetapkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fungsi dan tugas yang dilaksanakan LSP MUI antara lain : 1) Penyusunan dan pengembangan skema sertifikasi; 2) penyusunan perangkat asesmen dan materi uji kompetensi; 3) penyediaan tenaga asesor; 4) pelaksanaan sertifikasi; 5) pemeliharaan sertifikasi; 6) penetapan persyaratan, verifikasi, dan penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK); pemeliharaan kinerja asesor dan TUK; dan pengembangan pelayanan sertifikasi.

LSP MUI melaksanakan kegiatan sesuai wewenang yang ditetapkan BNSP yaitu: penerbitan sertifikat kompetensi sesuai aturan BNSP; pencabutan atau pembatalan sertifikat kompetensi; pemberian sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan; pengusulan skema baru; dan pengusulan atau penetapan biaya uji kompetensi.

LSP MUI bertanggung jawab dan tidak melimpahkan kewenangan dalam hal keputusan-keputusan sertifikasi kompetensi kerja, termasuk pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikasi